SK Bupati Sutinah Bisa Digagalkan Nota Dinas, Ado Masud : Kebijakan Bersayap Tidak Akan Ada di Pemerintahan Ado-Damris

November 6, 2024 Referensi Media 68 Viewer

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Pada debat publik pertama Pilkada Kabupaten Mamuju, Calon Bupati Mamuju Baru, Ado Mas’ud dan Calon Bupati Mamuju Keren, Sutinah Suhardi sempat bersitegang terkait adanya kebijakan yang bersayap yang pernah dikeluarkan oleh Sutinah Suhardi saat menjabat sebagai Bupati Mamuju.

Kebijakan yang dimaksud adalah, soal banyaknya Kepala Sekolah yang sudah di SK kan oleh Bupati Mamuju tiba-tiba tidak jadi dilantik karena adanya Nota Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Hal ini dianggap Ado Masud sebagai kelemahan Sutinah saat menjabat sebagai Bupati Mamuju. Karena SK yang sudah dia keluarkan kalah dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Padahal, jabatan Bupati jelas lebih tinggi kekuasaannya dibandingkan seorang Kepala Dinas.

Saat dikonfirmasi, Ado Masud sangat menyayangkan kelemahan Sutinah Suhardi tersebut saat menjabat sebagai Bupati Mamuju. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan adanya kerancuhan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamuju.

“Nah ini kita melihat adanya kerancuhan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamuju sehingga ini berdampak pada proses pelayanan pendidikan dan sektor-sektor lainnya,” ujar Ado Masud.

Menurut Ado, pemimpin bukan hanya harus tegas dan berwibawa, tetapi dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan terlebih dahulu harus melibatkan semua unsur pemerintahan, sehingga keputusan dan kebijakan yang dihasilkan tidak akan ada lagi yang mengkoreksi, karena sudah menjadi kesepakatan bersama.

Oleh sebab itu, Ado menegaskan, adanya kebijakan yang bersayap tidak akan pernah ditemukan jika Ia dan H. Damris menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju. Karena kebijakan yang sudah dikeluarkan namun dibatalkan oleh bawahan akan berdampak pada proses pelayanan di Kabupaten Mamuju.

“Insyaalah kedepan ketika Saya dan Pak H. Damris diberikan kepercayaan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, maka tidak ada lagi istilah kebijakan yang bersayap yang kami keluarkan. Karena kebijakan bersayap akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” pungkas Ado. (mk)

***