Kadishub Sulbar Hadiri Rapat Monev Pelayaran Internasional Tanjung Silopo, Polewali Mandar-Lahad Datu, Sabah Malaysia

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayaran dan Pengawasan Kedatangan/Keberangkatan Penumpang melalui Pelabuhan Tanjung Silopo, yang berlangsung pada Senin 19 Februari 2024, bertempat di Aula Kantor Bupati Polewali Mandar.

Rapat Monev ini dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima, yang dihadiri pula oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Plh. Sekretaris Daerah Polewali Mandar, Kapolres Polewali Mandar serta seluruh stakeholder terkait.

Dalam Sambutannya, Pj. Bupati Polewali Mandar Ilham Borahima memberikan apresiasi terkait dengan Pelayaran Internasional Tanjung Silopo Polewali Mandar-Lahad Datu Sabah Malaysia dan melihat potensi yang besar dengan adanya kenaikan jumlah penumpang baik dari Tanjung Silopo mupun yang ke Tanjung Silopo.

“Saya berharap dan mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan Pelayaran Internasional ini, sehingga tidak perlu lagi ke luar Sulbar jika hendak ke Malaysia, terutama para Pekerja Migran,” ujarnya.

Maddareski saat dihubungi menyampaikan bahwa dalam rapat ini membahas tentang monitoring dan evaluasi terkait dengan pelayaran Internasional Pelabuhan Tanjung Silopo Polewali Mandar – Lahad Datu, Sabah Malaysia.

“Secara umum CIQS tetap mendukung kelanjutan Pelayaran Internasional Tanjung Silopo ke Lahad Datu, namun beberapa hal yg menjadi catatan adalah status Hierarki Pelabuhan Tanjung Silopo perlu untuk di percepat dari Pelabuhan Pengumpan Regional menjadi Pelabuhan Pengumpul sehingga dengan peningkatan status tersebut akan mendapatkan “perhatian khusus” dari Kementerian Perhubungan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana,” ungkap Maddareski.

Lanjut Maddareski, Hal lain yang menjadi peluang besar dari pelayaran internasional tersebut adalah adanya kebijakan Pemerintah Kerajaan Malaysia untuk memberikan pemutihan dan memberikan kesempatan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengurus dokumen resmi sehingga tidak dianggap lagi sebagai PMI yang illegal.

“Selanjutnya, dalam Rapat Koordinasi ini juga dibahas tentang perlunya pihak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama seluruh stakeholder terkait untuk memberikan kejelasan terkait dukungan sarana dan prasarana, siapa yang mengerjakan apa, selain itu perlu adanya tim yang khusus merespons apa yang perlu untuk ditindaklanjuti,” pangkasnya. (mk)