Karyawan PT. Bonehau Prima Coal Gelar Aksi Tandingan, Minta Kepolisian dan Pemerintah Desa Tindaki Kelompok yang Lakukan Pemalangan

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Karyawan PT. Bonehau Prima Coal (BPC) dan PT. Popanga Bakti Utama yang merupakan masyarakat Bonehau dan Kalukku melakukan aksi tandingan di Halaman Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 18 Maret 2024.

Aksi ini digelar terkait adanya sekelompok orang yang akan melakukan pemalangan/ menghentikan aktifitas pekerjaan mereka di Desa Tamalea, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Dalam orasinya, salahsatu orator mengatakan bahwa, kelompok orang yang melakukan aksi agar terlebih dahulu memikirkan nasib karyawan tambang PT. BPC dan keluarganya jika ditutup.

Selain itu, Ia juga meminta agar kelompok orang terlebih dahulu melakukan kroscek kelapangan apakah PT. BPC melakukan aktivitas tambang ilegal. Jangan sampai mereka hanya di manfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak menginginkan perusahaan ini beroperasi.

“Disana (PT. BPC, red) semua pekerjanya adalah orang daerah Bonehau. Tidak ada orang Tiongkok yang menjadi sopir disana, semuanya putera daerah. Oleh sebab itu, kalian harus mendukung tambang ini bukannya malah ditutup,” ujarnya.

Sementara itu, Korlap lapangan, Hasrat Lukman mengatakan bahwa kehadirannya bukan untuk demo, melainkan ingin menyampaikan bahwa manajemen PT. BPC bukan perusahaan yang ilegal. Perusahaan ini legal dan juga mematuhi semaksimal mungkin aturan yang telah ditetapkan, baik aturan nasional, daerah maupun aturan adat istiadat.

“Tapi memang agak repot karena ada sekelompok orang yang tidak bisa kami akomodir semua kepentingannya. Nah ini sebenarnya yang bikin masalah. Mereka hanya sekelompok orang bukan mewakili masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Hasrat, partisipasi sosial PT. BPC sudah banyak untuk masyarakat secara umum. Seperti pembangunan lapangan bola, bus anak sekolah, rumah ibadah, pembenahan sekolah-sekolah, memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan, bantuan untuk bencana, pesantren dan lain-lain.

“Kami tidak mungkin bisa memenuhi semua keinginan individu mereka. Apalagi mereka itu hanya kelompok tidak mewakili masyarakat. Tapi kalau bantuan bersifat umum, pasti perusahaan bantu,” tambah Hasrat.

Tahu tidak, lanjut Hasrat, saat ini perusahaan baru satu kali melakukan pengapalan. Ini dikarenakan banyak sekali protes-protes yang dilakukan mereka sehingga target perusahaan tidak bisa dicapai.

“Sebenarnya kami ingin daerah Sulbar ini maju. Tahu tidak satu kali pengapalan itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus kami bayar itu sebesar Rp.9 miliar. Ini harus di cash terlebih dahulu baru kapal bisa meninggalkan pelabuhan.Selain itu, masih banyak pajak lain yang semuanya beredar di Kalumpang Bonehau,”ujarnya.

Ia menambahakan,daerah Sulbar ini tidak akan bisa maju jika hanya ditopang oleh pemerintahan. Sulbar hanya akan maju jika di bantu oleh perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi.

“Kami memperkerjakan 99 persen masyarakat lokal di Bonehau dan Kalukku. Selain itu, perusahaan kami telah membayar pajak dan iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, kehadiran perusahaan kamiini sangat membantu dan menopang perkembangan Sulbar,” ujar Hasrat.

Hasrat berharap agar Pemprov Sulbar berlaku tegas. Semua peraturan yang dibuat Pemprov Sulbar semuanya akan dipatuhi oleh perusahaan. Oleh sebab itu, tolong Pemprov Sulbar memback up agar berimbang. Banyak sekali investor yang mau berinvestasi di Sulbar, tapi karena selalu diributkan jadi mereka bergeser ke provinsi lain.

“Kita juga meminta agar Polda Sulbar dan Pemerintahan Desa memback up kami. Jangan dibiarkan sekelompok orang semau-maunya melakukan pemalangan,” ujarnya.

Hasrat menyampaikan bahwa saat ini izin usaha pertambangan (IUP) sebanyak 98 hektar. Tapi lahan yang sudah dibebaskan sekitar 400 hektare yang berstatus pinjam pakai. Kualitas batu bara ekspor.

“Kualitas batu bara kita sangat bagus. Kualitas ekspor tapi sulfurnya juga agak tinggi. Gar kita itu diangka Rp. 6.500. Potensi batu bara kita sekitar 6.300 hektare,” tutupnya. (mk)