Dugaan Suap SPPG Polman, Aktivis Desak Audit Total Penggunaan Anggaran Titik Dapur ID AAOJPRPH

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Kasus dugaan suap Rp50 juta terkait pengurusan dan verifikasi titik dapur SPPG di Kabupaten Polewali Mandar kini disebut telah bergulir di Polda Sulawesi Barat.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya praktik transaksional dalam proses meloloskan verifikasi titik dapur program SPPG.

Informasi yang beredar menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan pengajuan titik dapur SPPG dengan ID SPPG: AA0JPRPH dan ID Mitra: ARZKO7, atas nama Yayasan Masadepan Bangsa Sulawesi Barat, yang berada di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Koordinator ALARM, Andika Putra, menegaskan bahwa titik dapur yang diduga menjadi objek transaksional akan segera dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk dilakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggarannya.

“Kasus dugaan suap Rp50 juta ini sudah bergulir di Polda Sulbar. Sementara titik dapur yang diduga menjadi objek transaksional juga akan kami laporkan ke Kejati Sulbar agar dilakukan penyelidikan dan audit terhadap penggunaan anggarannya,” tegas Andika.

Ia menilai, apabila sejak awal proses verifikasi diduga dilakukan dengan cara transaksional demi meloloskan titik dapur, maka pengelolaan serta penggunaan anggaran program tersebut juga patut dicurigai.

“Kalau dari awal sudah diduga ada transaksi untuk meloloskan verifikasi, maka sangat wajar publik curiga terhadap pengelolaan dan penggunaan dananya. Karena itu wajib diaudit secara total,” lanjutnya.

Menurutnya, audit harus mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari pengajuan, verifikasi, penetapan mitra, pelaksanaan kegiatan, hingga penggunaan anggaran di lapangan.

Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) Sulbar juga mendesak Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan pemeriksaan internal penggunaan dana di SPPG tersebut.

“Program untuk rakyat jangan dijadikan ladang transaksi dan bancakan kepentingan pribadi. Semua pihak yang terlibat wajib diperiksa tanpa pandang bulu,” katanya.

Alarm berharap aparat penegak hukum serius membongkar seluruh dugaan praktik permainan proyek dalam program SPPG demi menjaga integritas penggunaan uang negara dan kepercayaan masyarakat. (**)