Aktivis Sulbar Desak APH dan DPRD Periksa BPBD Mamuju Dugaan Menjadikan Tim Validasi Gempa Tahap II sebagai Tim Sukses

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Pegiat Demokrasi dan Aktivis Sulawesi Barat menggelar Dialog Publik dengan tema “Dana Gempa di Tahun Politik” di Warkop Merdeka Mamuju, Kamis, 21 November 2024.

Dialog Publik ini digelar akibat keresahan para Pegiat Demokrasi dan Aktivis Sulbar dengan adanya dugaan gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju.

Gerakan yang dimaksud adalah, adanya tim validasi atau pendamping bantuan stimulan gempa tahap II yang dibentuk oleh BPBD Mamuju untuk melakukan pendataan ulang kepada masyarakat, padahal proses validasinya persis sama seperti saat melakukan assesmen.

Hal ini dianggap politis oleh pegiat demokrasi dan aktivis Sulbar. Mengingat, pelaksanaannya satu minggu sebelum pesta demokrasi Pilkada Mamuju dan Pilkada Gubernur digelar. Ini dianggap mereka bisa merusak demokrasi di Sulbar jika dibiarkan.

Oleh sebab itu, puluhan Aktivis Sulbar yang hadir dalam diskusi publik itu sepakat untuk melawan gerakan politik yang diduga dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Karena menurut mereka, Aparat Penegak Hukum yaitu Sentra Gakkumdu yang didalamnya ada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan hanya diam saja menyaksikan kejadian ini.

Salahsatu Aktivis Sulbar, Abdillah, menilai tim validasi gempa tahap II memiliki peran ganda. Mereka juga berperan sebagai tim sukses untuk pemenangan salahsatu Paslon di Pilkada Mamuju dan Pilkada Gubernur Sulbar.

Apalagi, lanjut Abdillah, perekrutan tim validasi dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Oleh sebab itu, Abdillah mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pilkada.

“Kami mendesak kepada APH untuk segera turun kelapangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh BPBD Mamuju. Apalagi, Kabupaten Mamuju merupakan salahsatu daerah yang rawan konflik di Indonesia saat menghadapi pemilihan kepala daerah. Makanya APH harus segera mengambil tindakan untuk mendampingi kasus tim validasi rasa tim sukses ini,” ujar Abdillah.

Abdillah mangaku akan segera berkunjung ke APH untuk berkoordinasi dan menyampaikan aspirasi pegiat demokrasi dan aktivis sulbar. “Kami akan segera bersurat kepada APH untuk melakukan koordinasi dan mendesak agar segara melakukan pengawasan dilapangan,” pungkas Abdillah.

Ditempat yang sama, Pegiat Demokrasi Sopliadi, menyoroti peran Anggota DPRD Mamuju karena dianggap hanya diam dan melakukan pembiaran terhadap BPBD Mamuju. Seharusnya, DPRD Mamuju selaku pengawas melakukan klarifikasi terhadap Pemkab Mamuju dan wajib menghentikan aktivitas tim validasi bantuan gempa tahap II karena sarat dengan politisasi.

Kalau ternyata yang diawasi kebal hukum dan bebal, lanjut Sopliadi, maka yang harus dilakukan adalah menggeruduk tim pengawas yakni Anggota DPRD Mamuju. Karena Ia menilai, Anggota DPRD Mamuju harus turun tangan untuk melakukan pengawasan kepada anggaran sebesar Rp.1 miliar yang digunakan oleh tim validasi.

“Kita tidak tau kenapa Anggota DPRD Mamuju diam saja, padahal seharusnya mereka meniup pluit untuk memberikan peringatan terhadap BPBD Mamuju dan melakukan pengawasan penggunaan dana sebesar Rp.1 miliar yang digunakan oleh tim validasi agar tidak menimbulkan kecurigaan,” ujar Sopliadi.

APH dan Anggota DPRD Mamuju seharusnya lebih gesit dibanding pegiat demokrasi dan aktivis dalam membaca situasi politik yang diduga dilakukan oleh BPBD Mamuju melalui politisasi bantuan gempa tahap II.

Sopliadi juga berpesan kepada masyarakat Sulbar agar jangan lagi mau ditakut-takuti oleh pemerintah. Jangan karena ditakuti tidak akan diberikan bantuan gempa maka memilih paslon tertentu, tidak ada ancaman begitu.

“Masyarakat tidak perlu takut terhadap ancaman dari pemerintah. Kami siap mendampingi jika ada masyarakat yang tidak diberikan haknya dikarenakn persoalan perbedaan politik,” pungkas Sopliadi. (mk)

***