Anggota DPRD Mamuju, Ramliati Diduga Mengintervensi Calon PPPK untuk Berjuang Memenangkan Salahsatu Calon Bupati Mamuju

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Ramliati diduga melakukan intervensi kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dugaan ini muncul setelah beredar percakapan grup WhatsApp forum Pj. Bebanga yang tersebar di beberapa akun Media Sosial.

Dalam percakapan tersebut Ramliati diduga mencoba mengintervensi Calon PPPK dengan memperingati Bahwa Bupati Mamuju akan kembali bertugas di bulan Desember tahun ini.

Tabe Pak terkait PPPK tesnya akan dilaksanakan di bulan Desember tahun ini artinya ibu Bupati sudah kembali melaksanakan tugasnya sebagai bupati Mamuju sampai masa jabatan beliau habis

Jadi tolong ingatkan mereka yang ikut mengadu nasib pertimbangkan kelulusan tergantung seberapa besar perjuangan di Pilkada ini.

Mendukung lawan tidak usah berharap

Saat ini kami sudah mengantongi nama-nama semoga mereka masih bisa beralih dan yang tetap di kubu kita minta sebagai pejuang bukan hanya sekedar pendukung karena itu yang menjadi pertimbangan

Tolong disampaikan Pak

Siap Bu dewan

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Sulawesi Barat Abdillah menyayangkan dugaan intervensi terhadap PPPK yang dilakukan Anggota DPRD Mamuju tersebut. Ia menyampaikan bahwa hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kualitas demokrasi di Pilkada Mamuju.

“Ketika ASN dan P3K dipolitisasi, mereka bisa dijadikan mesin pemenangan oleh calon bupati, baik dengan cara menggerakkan suara secara langsung maupun dengan memberikan fasilitas administratif yang menguntungkan. Ini jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam demokrasi,” ujar Abdillah.

Abdillah menambahkan, politisasi ASN dan P3K tidak hanya merugikan birokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi.

Sementara itu, Pemerhati Demokrasi Sulawesi Barat Aco Riswan berharap semoga temuan masyarakat terhadap pelanggaran pilkada yang dilakukan salah satu anggota DPRD Mamuju ini bisa di proses cepat karena berbahaya bagi pilkada serentak khususnya di Kabupaten Mamuju.

“Semoga ini bisa jadi bukti kuat dan di proses cepat agar masyarakat Mamuju masih percaya terhadap proses pemilihan Bupati Mamuju,” tutupnya. (mk)

***