Diduga Kepala BPBD Mamuju Paksakan Tim Pendamping Stimulan Gempa Tahap II Beroperasi

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Ketua Manakarra Aktivis Club (MAC), Sopliadi meminta DPRD Kabupaten Mamuju mengevaluasi program yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Mamuju terkait dana operasional pendampingan bantuan stimulan gempa tahap II.

Pasalnya, program pendampingan ini dirasa janggal, karena bantuan stimulan gempa tahap II belum bisa dipastikan kapan akan cair, bahkan bisa sampai 1 tahun atau 2 tahun lamanya. Apalagi, sampai saat ini, anggaran tersebut belum masuk di Kas Daerah Kabupaten Mamuju.

Pernyataan tersebut diungkapkan sendiri oleh Kepala BPBD Mamuju, Muh. Taslim Sukirno beberapa waktu yang lalu. Namun anehnya, program pendampingan bantuan stimulan gempa tahap II tetap dikebut pelaksanaannya.

Tak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan untuk pembekalan dan operasional petugas pendampingan validasi data bantuan stimulan gempa tahap II menelan sekitar Rp.1,2 miliar.

“Sebagai daerah yang mulai bangkit dari keterpurukan pasca Covid 19 dan Gempa Mamuju 6.2 SR, seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Mamuju. Sangat memprihatikan, terbukti dari data statistik, saat ini pendapatan masyarakat mamuju belum stabil tentunya butuh kebijakan dan intervensi dari Pemda Mamuju dan Pemprov Sulbar,” ujar Sopliadi.

Tapi Secara Fakta kebijakan anggaran yang dilakukan Pemerintah Khusus Mamuju sama sekali tidak berpihak ke masyarakat terutama dalam aspek ekonomi. Hal ini disebabkan karena sikap pemerintah dalam mengelolah kebijakan sama sekali tidak berpihak pada masyarakat.

“Seharusnya Pemda Mamuju hari ini malu dengan model kebijakan yang memperlambat pembangunan. Seandainya anggaran ini (biaya operasional pendamping Rp.1,2 miliar, red) dialokasikan untuk program membina UMKM atau membantu petani, saya rasa banyak masyarakat mamuju yang akan terbantu,” ujar Sopli.

Selain itu, Sopliadi juga curiga adanya konflik kepentingan terhadap dipaksakannya tim pendamping bantuan stimulan tahap II beroperasi ke rumah-rumah masyarakat terkena dampak gempa, padahal anggarannya sampai saat ini belum jelas kapan cairnya.

Diketahui, Kepala BPBD Mamuju Muh. Taslim Sukirno dan Paslon Nomor Urut 1 Sitti Sutinah Suhardi bersepupu satu kali. Hal inilah yang membuat Sopliadi semakin yakin adanya konflik kepentingan tersebut.

Oleh sebab itu, Sopliadi meminta kepada Pemda Mamuju agar melakukan evaluasi terhadap Kepala BPBD Kabupaten Mamuju, Muh. Taslim Sukirno.

“Saya menganggap BPBD Mamuju diduga punya mosi tertentu, apalagi akhir-akhir ini kita sudah memasuki tahapan minggu tenang untuk menghadapi kontestasi Pilkada Mamuju. Jadi saya minta Pemda Mamuju mengevaluasi Kepala BPBD Mamuju,” jelas Solpiadi.

Apalagi, hal seperti pendampingan validasi data tidak pernah dilakukan oleh Kabupaten Majene yang sama-sama menunggu pencairan dana stimulan gempa tahap II. Padahal diketahui berkas Kabupaten Majene terlebih dahulu rampung daripada Kabupaten Mamuju, namun sampai hari ini, Kabupaten Majene tidak pernah menurunkan tim pendamping validasi data. (mk)

***