Dugaan Perambahan Hutan Sekitar 1000 Hektare di Kecamatan Tommo Dilaporkan ke Gakkum LHK Sulbar

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM – Ketua Aliansi Pemerhati Sulawesi Barat, Supriadi resmi melapor ke Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan (Gakkum LHK) Sulawesi Barat atas dugaan perambahan dan praktik jual beli kawasan hutan produksi terbatas (HPT) secara ilegal.

Laporan tersebut diterima langsung Komandan Pos Gakkum LHK Sulawesi barat Akbar Gandhy di Kantornya, Selasa, 21 Juli 2025.

Akbar mengapresiasi Aliansi Pemerhati Sulbar yang sangat peduli pada hutan dan lingkungan di Sulbar.

“Kami ucapkan terimakasih banyak kepada Pemerhati Sulawesi Barat yang telah hadir bersama beberapa masyarakat Kecamatan Tommo atas kepeduliannya terhadap lingkungannya,” ujar Akbar.

Akbar mengaku setelah menerima aduan dari masyarakat terkait perambahan hutan, akan segera memproses aduan masyarakat sesuai SOP dan perundang-undangan yang berlaku.

“Paling lambat minggu depan kami akan melakukan tindakan karena saat ini juga ada beberapa kegiatan yang sementara berlangsung di Gakkum dan jika semuanya selesai kami akan terjun langsung untuk menindak lanjuti laporan masyarakat,” pungkas Akbar.

Sementara itu, Ketua Pemerhati Sulawesi Barat Supriadi mengaku, kehadirannya di Gakkum LHK Sulawesi Barat Bersama Masyarakat Tommo untuk meminta kepastian atas laporannya terkait perambahan hutan hingga di perjual belikan secara illegal oleh oknum tidak bertanggung jawab agar segera diproses hukum.

“Hasil Investigasi kami dan laporan beberapa masyarakat, tidak kurang 1000 Hektar kawasan HPT yang sudah di perjual belikan dan jika ini dibiarkan berlarut larut maka hutan kami akan habis dan mengakibatkan dampak lingkungan atas kerusakan hutan” ujarnya.

Supriadi mengaku sudah menemui pejabat yang ada di kecamatan dan desa untuk meminta penjelasan, namun mereka memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, Ia membawa kasus ini ke Gakkum LHK Sulbar.

“Seluruh perangkat yang ada di kecamatan dan desa sudah kami koordinasikan, tapi memiliki keterbatasan sehingga tidak memenuhi tuntutan dari masyarakat,” tutupnya. (mk)