Kadinkes Sulbar Tekankan Penguatan SDM dan Akses Layanan Kesehatan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan RKP 2027

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Upaya memastikan pembangunan kesehatan yang merata dan inklusif, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, memaparkan isu-isu strategis sektor kesehatan dalam Rapat Koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang digelar secara daring, Rabu, 31 Juli 2025.

Rapat ini merupakan bagian dari proses Pemutakhiran Data dan Informasi untuk Analisis Kewilayahan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025, di mana Direktorat Pembangunan Indonesia Timur bertanggung jawab mengoordinasikan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Dalam paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam menjawab tantangan disparitas layanan kesehatan antarwilayah di Sulawesi Barat. Ia menyoroti ketimpangan fasilitas, kekurangan tenaga kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta tingginya prevalensi stunting yang mencapai 35,04% pada tahun 2024 yang menjadikan Sulbar sebagai salah satu provinsi dengan tingkat stunting yang cukup tinggi secara nasional.

“Dalam mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, kami berkomitmen untuk memperkuat implementasi Panca Daya ketiga Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter. Ini kami wujudkan melalui program Quick Wins Sulbar Sehat, yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan,” ujar dr. Nursyamsi.

Beliau juga menegaskan bahwa transformasi kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh melalui enam pilar layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, dan pemanfaatan teknologi. Dengan rasio dokter hanya 0,47 per 1.000 penduduk, jauh dari standar WHO, Sulbar menghadapi tantangan nyata dalam ketersediaan tenaga medis.

“RKP 2027 harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Tantangan-tantangan ini adalah peluang kita untuk berbenah dan berinovasi,” tambahnya.

Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan yang tajam terhadap kebutuhan daerah dan menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (hms/*)