Majene Belum Bentuk Tim Pendamping Bantuan Gempa Tahap II Padahal Duluan Rampungkan Data dari Mamuju, Ada Apa BPBD Mamuju?

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Validasi data bantuan dana stimulan gempa tahap II terhadap 19.724 orang penerima yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju mendapat sorotan.

Sorotan ini karena Kabupaten Majene
terlebih dahulu merampungkan data penerima bantuan stimulan gempa tahap II, tapi tidak membentuk tim validasi data seperti yang dilakukan BPBD Kabuoaten Mamuju.

“Hal ini yang kita soroti, padahal Kabupaten Majene terlebih dahulu merampungkan data penerima bantuan stimulan gempa tahap II, tapi belum membentuk tim pendamping,” ujar Aktivis Mamuju, Melki, Selasa, 19 November 2024.

Melki melihat upaya BPBD Mamuju melakukan validasi data terhadap masyarakat yang terkena gempa adalah gerakan politisasi pasalnya kabupaten Majene yang juga terkena dampak Gempa tidak melakukan hal demikian.

“Ini jelas program politik, kenapa, Kabupaten Majene tidak melakukan validasi data terhadap masyarakat yang terkena dampak gempa padahal sama sama jaki,” ujar Melki.

Melki juga menyampaikan, jika kebijakan ini harus tetap dijalankan, mestinya dilakukan pendampingan ke Bawaslu Mamuju mengingat saat ini masyarakat lagi di perhadapkan dengan situasi politik, yakni Pilkada Bupati Kabupaten Mamuju.

“Jika ini di jalankan saran saya, kegiatan validasi data ini didampingi oleh Bawaslu, jangan sampai timbul gerakan yang merusak demokrasi pilkada Mamuju,” ujar Melki.

Hal senada juga disampaikan oleh Aktivis Sulbat, Aco Riswan. Ia menilai langkah tersebut sarat dengan kepentingan politik, mengingat Kepala BPBD Mamuju itu memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu calon Bupati Mamuju dalam Pilkada 2024. 

“Ada indikasi kuat unsur politisasi. Dana stimulan tahap kedua belum pasti kapan cair, tetapi pembentukan tim pendamping sudah dipaksakan. Padahal, operasional tim ini menggunakan anggaran APBD yang tidak sedikit, mencapai miliaran rupiah,” ujar Aco Riswan pada Selasa, 19November 2024. 

Aco juga mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa Kepala BPBD Mamuju.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Jika tidak segera ditindak, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan dana bencana,” tegasnya. (mk)

***