Papan Proyek Tersembunyi, LSM Merdeka Manakarra Soroti Pembangunan GKN Mamuju yang Menelan Rp.130 Miliar

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM – Pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju yang menelan anggaran fantastis senilai Rp130 miliar lebih menuai sorotan publik. Sorotan ini muncul karena papan informasi proyek yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat, justru dipasang di dalam area proyek yang tertutup pagar seng.

Ketua LSM Merdeka Manakarra Sulbar, Andika Putra, menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi publik dan menyalahi kaidah standar pelaksanaan proyek pemerintah yang wajib mengedepankan keterbukaan.

“Ini bukan proyek privat. Uang rakyat yang digunakan. Maka wajib hukumnya papan informasi dipasang di tempat yang bisa dilihat masyarakat, bukan disembunyikan di balik pagar seng,” ungkap Andika dalam pernyataan tertulis, Rabu, 31 Juli 2025.

Andika menambahkan, kewajiban memasang papan informasi proyek di lokasi yang terbuka telah diatur dalam sejumlah regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan pemasangan papan nama proyek oleh penyedia jasa sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga mengamanatkan setiap badan publik untuk membuka informasi mengenai pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran kepada masyarakat luas. Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP menegaskan bahwa informasi mengenai kegiatan dan kinerja yang berkaitan dengan badan publik wajib diumumkan secara berkala.

“Kami minta Sekretariat GKN tidak tutup mata. Jangan sampai kesan pembiaran justru merusak citra instansi. Pelaksana proyek harus diberi teguran dan diarahkan untuk tunduk pada prinsip keterbukaan informasi publik,” tegasnya.

Kemudian Satuan Kerja Pengelolaan TIK dan BMN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Makassar, diminta agar segera menegur pelaksana dan memastikan keterbukaan informasi dapat segera dipenuhi

LSM Merdeka juga membuka ruang pelaporan dari masyarakat apabila menemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran lainnya dalam pelaksanaan proyek tersebut. Menurut mereka, pengawasan publik adalah bagian penting dari pembangunan yang sehat dan akuntabel. (mk)