Reses di Kecamatan Tommo, Munandar Wijaya Diminta Masyarakat Bangun Infrastruktur Jalan, Talut dan Air Bersih

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya reses di Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Selasa, 11 Februari 2025.

Ini merupakan upaya Munandar selaku Wakil Ketua DRPD Provinsi untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kebutuhan mereka di tingkat provinsi.

Pada kesempatan tersebut, Munandar Wijaya bertemu dengan warga dari berbagai kalangan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari infrastruktur jalan yang kurang memadai, Pembangunan Talut, Sarana Air Bersih, fasilitas tempat ibadah, fasilitas Olahraga hingga persoalan ekonomi yang masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat.

“Saya hadir di sini untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperjuangkan dalam kebijakan Pemerintah Daerah,” ujar Munandar.

Baca juga : ARL Terduga Penyebar Video Asusila di Mamuju Diperiksa Tim Siber Polda Sulbar

Sejumlah warga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik, terutama di daerah seperti Tommo yang masih sulit diakses. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya peningkatan fasilitas sarana air bersih dan Pembangunan Talut untuk mencegah Abrasi Sungai dan banjir tentunya.

Munandar berkomitmen akan menindaklanjuti semua masukan ini dan membawanya ke dalam pembahasan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang merata.

“Kami di DPRD akan berupaya keras agar pembangunan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, seperti di Tommo, mendapatkan perhatian khusus. Kami juga akan mengawal agar program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara Pemerintah Daerah daerah dan Masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan. (*/Ars)