Satukan Visi di Rakorda 2026, Gubernur SDK Siap Kerjasama dan Sukseskan Program BKKBN Sulbar

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — BKKBN Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) program Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis, 13 Maret 20026.

Rakorda yang mengangkat tema “Transportasi Kemendukbangga Mendukung program prioritas presisi menuju Indonesia Emas 2026” di buka oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK).

Saat sambutan, Gubernur SDK mengatakan, kebijakan terkait kependudukan harus dilakukan secara terpadu dan presisi kebijakannya sehingga ada manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat Sulbar.

“Saya hadir di kegiatan Rakorda ini untuk menyatukan visi kita membangun Sulbar,” ujar SDK sapaan akrab Gubernur Sulbar.

Bonus demografi adalah peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Olehnya itulah, Bonus Demografi ini harus disiapkan dengan benar. Kita masih memiliki waktu sekitar 16 tahun ke 2045 untuk menjadi Indonesia Emas.

Persoalan pertama di Sulbar ini adalah stunting. Tapi yakinlah, kita sudah mulai kerja sekarang. Stunting sudah mulai kita tangani. Seluruh Bupati sudah membuat program masing-masing. Kita di provinsi juga sudah buat program bersama BKKBN Sulbar.

“Memang persoalan stunting tidak bisa diselesaikan hanya satu malam, tapi peta jalannya sudah kita temukan dan kita sementara menuju kesana. Yakin 2027 hingga 2028 kita sudah berada dari rangking tiga paling bawah menjadi rangking tiga paling atas,” ujar SDK optimis.

SDK juga membahas terkait pernikahan dini. Di Sulbar masih ada anak usia 16 tahun yang sudah menikah. Persoalan ini perlu dicarikan solusinya dan harus segera ditemukan formulasinya sehingga bisa teratasi.

“Jadi perlu kita carikan formulasi bagaimana pernikahan dini ini bisa kita atasi. Kalaupun tidak ada kebijakan yang soft dihasilkan, mungkin saya akan buat kebijakan denda bagi orang tua yang mengawinkan anaknya masih dibawah umur,” tambah SDK.

BKKBN harus menjadi benteng dalam menciptakan keluarga yang harmoni di Indonesia, khususnya Sulbar.

“Kami dari pemerintah provinsi dan kabupaten membuka ruang seluasnya untuk menjalin kerjasama dengan BKKBN untuk menyukseskan seluruh programnya di Sulbar,” pungkas SDK.

Semwntara itu, Kepala BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto mengatakan, arah transformasi Kemendukbangga kini berfokus pada tiga pilar utama, yakni:

1. Policy Driver : Memastikan kebijakan nasional berpihak pada kesejahteraan keluarga secara mikro.
2. Data Provision : Menggunakan satu data keluarga sebagai fondasi utama seluruh intervensi program nasional.
3. Integrator : Menjadi penghubung utama lintas sektor untuk intervensi berbasis keluarga.

Saat ini, lanjut Rezky, BKKBN Sulbar masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Beberapa hambatan krusial yang perlu ditangani bersama meliputi:

● Stunting: Prevalensi di Sulawesi Barat masih berada di angka 35,4 persen, yang menempatkan kita pada peringkat ke-3 tertinggi di Indonesia.

● Pernikahan Anak: Mencapai 11,25 persen, atau peringkat ke-4 nasional.
● Kemiskinan Ekstrem: Masih mencakup 36.952 keluarga atau sekitar 203.802 jiwa.
● Anak Tidak Sekolah (ATS): Angka putus sekolah mencapai 22,80 persen atau sekitar 64.548 anak.
● Fenomena Fatherless: Berada pada angka
23,6 persen, yang menunjukkan tantangan dalam peran pengasuhan ayah.
● Kesehatan Reproduksi: Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca Persalinan (KBPP) masih perlu ditingkatkan secara masif.

Rezky menambahkan, terkait kependudukan, Sulawesi Barat telah memasuki periode Bonus Demografi sejak tahun 2022, yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2034.

“Hal ini berarti rasio ketergantungan kita berada di bawah 50 persen, dimana penduduk usia produktif mendominasi. Ini
adalah peluang emas yang harus kita optimalkan melalui pembangunan manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Tantangan besar yang membayangi periode ini adalah risiko terjadinya ‘bencana demografi apabila ledakan penduduk usia produktif tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam mendorong investasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memperluas penyerapan tenaga
kerja di berbagai sektor. Transformasi sumber daya manusia melalui peningkatan skill dan kompetensi menjadi mutlak diperlukan agar angkatan kerja kita
memiliki daya saing tinggi.

“Kita harus memastikan bahwa limpahan penduduk usia produktif ini tidak hanya berakhir menjadi angka pengangguran yang
membebani daerah, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi yang produktif demi keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Barat,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan
tersebut, Kemendukbangga telah menetapkan beberapa program prioritas yang kami implementasikan di Sulawesi Barat:

1. Genting (Gerakan Orangtua Asuh Cegah
Stunting): Intervensi nutrisi dan non-nutrisi bagi keluarga berisiko stunting.
2. Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak): Layanan daycare unggul melalui kolaborasi lintas lembaga.
3. GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia):
Mendorong keterlibatan aktif ayah dalam
pengasuhan untuk mencetak generasi berkualitas.
4. SIDAYA (Lansia Berdaya): Memberikan bantuan kesehatan gratis di faskes tanpa rujukan dan pemberdayaan lansia.
5. Al-SuperApps Tentang Keluarga: Layanan
konsultasi A-Z tentang kesejahteraan keluarga berbasis kecerdasan buatan.

“Selain itu, kami melaporkan progres Peta Jalan Pembangunan Keluarga (PJPK) di wilayah kita. Saat ini, progres di tingkat Provinsi mencapai 87,5 persen, diikuti oleh
Kabupaten Mamuju Tengah dan Majene sebesar 75 persen. Kabupaten lainnya seperti Pasangkayu, Mamuju, dan Polewali Mandar terus kami pacu perkembangannya agar target strategis 5 tahun,” pungkas Rezky. (**)