BKKBN Sulbar Gelar Rakerda Program Bangga Kencana 2024, Targetkan Penurunan Stunting 10 Persen

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulbar menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Ballroom Grand Maleo Mamuju, Sabtu, 27 April 2024, malam.

Rakerda program Bangga Kencana ini, bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta para mitra dalam percepatan pencapaian Sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Saat menutup Rakerda secara resmi, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh mengaku bahwa, Rakerda Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sangat penting. Karena melalui Rakerda perencanaan awal untuk menyukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Sulbar dirumuskan.

“Saya anggap Rakerda program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting sangatlah penting karena subyeknya adalah penduduk. Oleh sebab itu, banyak agenda penting di Makassar yang saya tinggalkan untuk hadir di acara Rakerda ini,” ujar Prof Zudan.

Karena yang mau dibangun adalah manuasianya, lanjut Prof. Zudan, maka program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting menjadi tugas bersama sehingga bisa mencapai hasil yang optimal.

“Kita harus sama-sama dalam penanganan stunting karena yang diurusi adalah manusianya. Mulai dari mencegah perkawinan anak, mendorong pasar kerja, setelah itu meningkat pendapatan masyarakat. Tahun ini kita target 10 persen penurunan angka stunting di Sulbar,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala BKKBN Sulbar, Resky Murwanto menjelaskan, Rakerda program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh BKKBN Sulbar sebagai penjabaran tindak lanjut pelaksanaan Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan di Jakarta.

“Rakerda ini merupakan salah satu wujud keseriusan BKKBN dalam mendukung visi dan misi BKKBN Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020, yakni “Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong,” ujar Resky.

Berdasarkan data BPS (Sensus Penduduk 2020), lanjut Resky, Provinsi Sulbar telah memasuki tahap awal dalam periode Bonus Demografi dengan rasio ketergantungan sebesar 50,78 persen.

“Meskipun jumlah penduduk masih menunjukkan pertumbuhan, namun proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun dari total populasi diperkirakan akan menurun dari 28,90 persen pada tahun 2020 menjadi 25,76 persen pada tahun 2035,” jelasnya Resky.

Lebih jauh, Resky mengatakan, tahun 2035 penduduk Sulbar diperkirakan akan menjadi Provinsi dengan angkatan kerja yang tinggi. Akan tetapi pada saat yang bersamaan angka penduduk kelompok lansia akan meningkat, sehingga apabila penduduk usia produktif bisa dioptimalkan, maka momen bonus demografi dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Agar bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan optimal, diperlukan upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan anak-anak Indonesia bebas dari stunting,” paparnya.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka prevalensi stunting Sulbar telah berhasil diturunkan 4.7 persen, yakni dari 35 persen menjadi 30.3 persen pada 2023. Hal ini menempatkan Sulbar masuk dalam 3 provinsi dengan penurunan prevalensi Stunting terbaik. Namun perlu digaris bawahi bahwa angka 30.3 persen masih termasuk dalam kategori prevalensi stunting tinggi menurut standar WHO.

“Berdasarkan kondisi tersebut, Rakerda dengan tema “Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”, semoga menjadi momentum untuk menguatkan kembali komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Malaqbi,” tambahnya.

Adapun, strategi Percepatan Pencegahan Stunting yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar adalah dengan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas mengenai stunting, dampaknya, pencegahannya melalui kegiatan Penyuluhan/KIE yang dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB yang berjumlah 344 berstatus ASN sebagai ujung tombak program sampai ke tingkat desa/ kelurahan ditambah dengan PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB, serta Tim Pendamping Keluarga sebanyak 2859 orang yang terdiri atas Bidan Desa/tenaga kesehatan, Kader KB, dan Kader PKK yang tersebar di 648 desa/kelurahan di Sulawesi Barat.

Selain itu, BKKBN Sulbar juga secara aktif melakukan pendekatan PentaHelix yang melibatkan lima stakeholder kunci, yaitu pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media, yang bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan solusi inovatif dalam peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak.

“Di Sulbar implementasi pendekatan ini telah menunjukkan potensi yang baik dalam menanggulangi masalah stunting, namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di antara kelima stakeholder tersebut,” pungkas Resky. (mk)