Bimtek SPIP Terintegrasi: Pemprov Sulbar Berupaya Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Senin 21 Juli 2025.

Kegiatan yang mendukung visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM) dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berintegritas dan profesional, diselenggarakan atas kolaborasi antara Inspektorat Daerah dan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Sulbar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Zuelherizal, Inspektur Pembantu Wilayah I, Irianto Masseno, serta para asesor dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan asesor Pemda lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan Bimtek diawali dengan penyampaian materi teknis oleh Tim BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang membahas konsep dasar SPIP terintegrasi, indikator penilaian, serta strategi peningkatan maturitas SPIP di lingkungan pemerintah daerah.

Setelah sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis pembuatan akun SPIP OPD secara langsung oleh Tim BPKP. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh asesor memahami sistem serta mekanisme pengisian penilaian mandiri SPIP secara digital.

Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir menyampaikan pentingnya sinergi dalam mendorong peningkatan maturitas SPIP yang terintegrasi dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan pelaporan keuangan.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menilai serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Harapan kami, para asesor mampu menjadi penggerak utama dalam memastikan implementasi SPIP yang efektif dan berkelanjutan di masing-masing OPD,” ujar M. Natsir.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Zulherizal, dalam arahannya menekankan bahwa maturitas SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“SPIP terintegrasi merupakan instrumen strategis untuk mengidentifikasi risiko dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Kami mengapresiasi komitmen Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong terwujudnya SPIP yang matang dan terintegrasi,” jelas Zulherizal.

Kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para asesor dalam melaksanakan penilaian mandiri secara objektif dan komprehensif, serta mendorong seluruh OPD untuk berperan aktif dalam membangun sistem pengendalian intern yang andal. (hms/*)