Diduga Politisasi Bantuan Gempa Tahap II, Masyarakat Minta Kepolisian Tangkap Pendata Palsu di Tapalang

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Beredar video viral yang memperlihatkan dua orang warga melakukan pendataan ulang bantuan gempa tahap II Kabupaten Mamuju tanpa dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal.

Saat dikonfirmasi kepada masyarakat Tapalang Induk yang merekam kejadian tersebut, diketahui salahsatu yang melakukan pendataan bernama Ardi. Ia mengaku dari tim pendamping yang diperintahkan oleh Kalak untuk melakukan asessmen ulang terkait penerima bantuan gempa tahap II di Kabupaten Mamuju.

Satu orang lainnya mengaku sebagai pihak ketiga atau kontraktor yang berkontrak dengan pemerintah BPBD untuk melakukan pembangunan rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan gempa tahap II.

Dengan adanya kejadian ini, masyarakat Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, merasa khawatir terkait bantuan dana bencana gempa tahap II yang hingga kini belum juga cair. Bisa saja hal ini dipolitisasi untuk kepentingan politik.

Salah satu warga, Irdin, menyatakan keheranannya melihat proses pendataan yang dilakukan oleh pihak yang dianggap tidak resmi.

“Kami kaget, tiba-tiba ada tim turun tanpa surat tugas dan ID card. Apalagi situasi sekarang sedang pilkada, jadi kami takut kalau ini dimanfaatkan untuk tujuan politik,” ungkap Irdin.

Senada dengan itu, warga lainnya, Yusuf, mengimbau pihak kepolisian untuk segera menangkap dan menyelidiki tim pendataan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih lanjut di masyarakat.

“Masyarakat sudah lelah dengan janji-janji bantuan yang tak kunjung terealisasi, ditambah dengan suasana pilkada saat ini,” tegasnya.

Dalam video yang beredar di kalangan warga, salah satu anggota tim pendataan memberikan penjelasan bahwa mereka hanya bertugas untuk memverifikasi kondisi rumah korban gempa, terutama untuk memastikan kategori kerusakan. Menurut penjelasan dalam video tersebut, tim diperintahkan langsung oleh Kalak, namun tidak melalui surat tugas dari dinas terkait. (mk)

***