Diduga Terjadi Praktek Korupsi pada Proyek Pengendalian Sungai Kalukku dan Bendungan Salulebo, Gerakan Vendetta Demo di Kantor BWS V

MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Gerakan Vendetta Mamuju menggelar aksi demonstrasi di Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Kabupaten Mamuju, Senin, 22 September 2025.

Mereka meminta transparansi pengelolaan anggaran untuk pembangunan proyek pengendalian Banjir Sungai Kalukku dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2025 dan Bendungan Salulebbo di Mamuju Tengah melalui APBN BWS V Sulbar.

Dua proyek raksasa ini menelan anggaran yang fantastis, yakni Rp.55 Miliar untuk Pengendalian Banjir Sungai Kalukku dan Rp.1,24 Triliun untuk Bendungan Salulebbo di Mamuju Tengah.

“Kami meminta transparansi terhadap dua proyek pembangunan ini. Kami meminta seluruh dokumen-dokumen dibuka dihadapan publik. Ini kami lakukan agar Balai BWS V bisa terhindar dari praktek korupsi,” ujar Koordinator Lapangan Asrullah.

Ia juga menduga terjadinya praktek korupsi dalam pembangunan kedua proyek teraebut. Oleh sebab itu, Ia meminta agar transparansi anggaran dilakukan oleh Balai BWS V.

Sementara itu, PPK PSDA Balai BWS V Sulbar, Ahmad Yusron mengaku tidak berkompeten untuk menyampaikan terhadap pelaksanaan proyek pengendalian Banjir Sungai Kalukku dan Bendungan Salulebo.

“Semua yang berkompeten sedang berada dilapangan. Saya meminta agar adek-adek melakukan proses penyuratan ke Balai BWS V Mamuju,” pungkasnya.

Adapun 5 poin tuntutan aksi demonstrasi ini sebagai berikut :

1. Mendesak Kejati Sulbar segera melakukan audit investigatif dan penyelidikan terhadap seluruh anggaran MBG yang sarat praktik korupsi.

2. Menuntut DPRD Sulbar memanggil seluruh pengelola MBG untuk mempertanggungjawabkan anggaran di hadapan publik.

3. Meminta DPRD Sulbar memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek Bendungan Salulebbo (Rp1,24 T) dan Pengendalian Sungai Kalukku (Rp55 M).

4. Menuntut BWS V Sulbar membuka secara transparan seluruh dokumen kontrak, progres, dan realisasi anggaran proyek di hadapan Rakyat Sulawesi Barat.

5. Mengingatkan bahwa rakyat Sulbar tidak akan tinggal diam, dan akan terus mengawal agar setiap rupiah uang negara tidak dijadikan bancakan oleh pejabat maupun kontraktor nakal. (mk/**)