MBG Dinilai Gagal, Koalisi Rakyat Desak Kareg SPPG Sulbar Dicopot
MAMUJU, REFERENSIMEDIA.COM — Puluhan massa Koalisi Rakyat Sulawesi Barat menggelar aksi terkait permasalahan program Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dituding banyak persoalan di Sulbar.
Puluhan massa aksi diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, di Parkiran Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 5 Mei 2026.
Salahsatu yang mencuat terkait dugaan adanya praktik transaksional (permintaan uang) untuk meloloskan verifikasi titik dapur SPPG di Polman oleh Anggota DPRD Sulbar, inisial RIB.
Persoalan lain temuan makanan MBG berulat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa yang dinilai sangat membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Selain itu, terjadinya pengusiran wartawan/ pers saat peliputan kegiatan evaluasi PSN Makan bergizi Gratis di Mamuju yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) RI. Pengusiran ini menyebabkan miminnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat terkait MBG.
“Atas dasar inilah kami mendesak agar Kareg SPPG Sulbar karena dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi manajerial, transparansi dan kontrol kualitas,” ujar Amrozi salahsatu koordinator aksi.
Sementara itu, saat menerima massa aksi, Suraidah Suhardi mengaku sepakat dan mendukung pergerakan oleh aktivis yang terus menerus menyuarakan persoalan MBG di Sulbar. Karena, memang masih banyak persoalan-persoalan Makan Bergizi Gratis yang terjadi di SPPG.
Adapun tujuh poin tuntutan yang dilayangkan aktivis, yaitu :
1. Copot Kepala Kareg SPPG Sulawesi Barat. Kami mendesak pencopotan jabatan Kareg SPPG Sulbar saat ini dan meminta diganti dengan pimpinan yang Tebih responsif, kompeten dan transparan.
2. Mendesak DPRD Provinsi Sulbar untuk segera meneruskan aspirasi dan mosi tidak
percaya ini secara langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat agar diambil
tindakan darurat tingkat nasional.
3. Usut tuntas dugaan suap, Kami mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan permintaan uang pelicin dalam pendaftaran/verifikasi titik dapur SPPG di Polman dan proses hukum.
4. Audit total kualitas makanan, Kami menuntut investigasi menyeluruh atas dugaan makanan tidak higienis (berulat) di SPPG Aralle demi keselamatan gizi anak sekolah.
5. Stop intimidasi terhadap pers, Kami mengecam keras pengusiran wartawan di Mamuju dan menuntut jaminan kebebasan pers dalam mengawal Program Strategis Nasional ini.
6. Buka informasi seluas-luasnya, Kami mendesak Kreg SPPG Sulbar dan BGN untuk membuka data rincian anggaran di setiap SPPG di Sulbar TA 2025-2026.
7. Mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menempatkan kantor KPPG di
Provinsi Sulawesi Barat, guna memastikan seluruh aduan masyarakat terkait Program
Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terkelola dan terealisasi secara efektif. (**)


Leave a Reply